Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore

Ketika Tidore mencapai masa kejayaan di era Sultan Nuku, sistem pemerintahan di Tidore telah ditata dengan baik. Saat itu, Sultan dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syaraa. Dewan ini dipimpin oleh Sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Joujau (Perdana Menteri). Anggota Dewan wazir terdiri dari Bobato Pehak Raha (Bobato empat pihak) dan wakil dari wilayah kekuasan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir.


Sistem dan Struktur Pemerintahan yang dijalankan di Kerajaan Tidore pada masa lampau cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan Sultan. Menariknya, di keempat Kerajaan di Jazirah Maluku Utara yang dikenal dengan “MOLOKU KIE RAHA” yaitu: kerajaan Jailolo, kerajaan Bacan, kerajaan Ternate dan termasuk kerajaan Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara.


Seleksi seseorang untuk menjadi Sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari pihak Dano-dano Folaraha (wakil-wakil marga dari Folaraha), yang terdiri dari Fola Yade, Fola Ake Sahu, Fola Rum dan Fola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi Sultan Tidore.


Tidore mengalami perubahan-perubahan mengenai bentuk pemerintahannya di jaman Sultan Syafi ud-din dengan gelarannya Khalifat ul-mukarram Sayid-din Kaulaini ila Jaabatil Tidore, terdapat sebuah istilah yaitu KOLANO SEI BOBATO PEHAK RAHA, artinya : Sultan dan 4 Kementeriannya, yang terdiri dari :

  1. Pehak Bobato, Urusan Pemerintahan dikepalai oleh Jogugu.
  2. Pehak Kompania, Urusan Pertahanan dikepalai oleh Kapita/Mayor.
  3. Pehak Jurutulis, Urusan Tata-Usaha dikepalai oleh Tullamo.
  4. Pehak Lebee, urusan Agama/Syari’ah dikepalai oleh seorang Qadhi.

Struktur Pemerintahan